Warga Residence One Serpong Sepakat Lakukan Perubahan Demi Lingkungan yang Lebih Baik

TANGSEL – Harapan warga Residence One Serpong untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, aman, dan tertib akhirnya mulai terwujud. Dalam musyawarah besar yang dihadiri oleh 324 orang dari total 3.000 penduduk, mayoritas peserta sepakat untuk melakukan perubahan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta membahas kepemimpinan di tingkat RW. Pertemuan ini berlangsung pada Sabtu (8/2/2025) dengan suasana yang dinamis dan penuh semangat perubahan.

Dalam diskusi yang berlangsung, transparansi dalam pengelolaan lingkungan menjadi perhatian utama warga. Mereka menuntut adanya kejelasan dalam tata kelola RW, terutama terkait laporan keuangan dan kebijakan yang diambil oleh pengurus lingkungan.

Baca juga: Dinilai Bermanfaat Bagi Bangsa, BPPH Mendukung Produk Hukum UU Cipta Kerja dan UU Kesehatan

Sugeng, salah satu tokoh warga, menegaskan bahwa kesadaran masyarakat untuk bersuara adalah kunci utama dalam perubahan ini.

"Ini adalah kemenangan bagi warga yang selama ini hanya diam dan tidak berani bersuara. Hari ini, mereka hadir untuk mencari solusi. Kejahatan akan terus tumbuh jika orang-orang baik memilih untuk diam, " ujarnya.

Baca juga: Tidak Ada Jawaban Dari Menteri PUPR, LSM Transformers Banten Akan Kembali Bersurat

Sebagai bentuk keseriusan, warga telah melengkapi berbagai dokumen administratif, termasuk daftar hadir dan notulensi keputusan yang telah disaksikan oleh notaris. Langkah berikutnya adalah membawa hasil musyawarah ini ke kelurahan untuk mendapatkan pengesahan resmi.

Salah satu isu krusial yang dibahas adalah pergantian Ketua RW. Mayoritas warga sepakat bahwa jika Ketua RW saat ini menolak keputusan yang telah diambil, maka ada dua langkah yang dapat ditempuh:
1. Memberikan kesempatan kepada Ketua RW untuk mundur secara terhormat.
2. Jika tetap bertahan, warga siap menempuh jalur hukum dengan melibatkan pengacara.

Baca juga: Pertanyakan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa, Paguyuban Pengusaha Pribumi Datangi Kantor Biro PBJ Banten

Selain itu, warga juga menuntut kejelasan terkait dugaan penyalahgunaan dana lingkungan. Mereka memberikan opsi kepada Ketua RW untuk mengembalikan dana yang diselewengkan. Jika tidak ada itikad baik, mereka siap membawa kasus ini ke pengadilan demi tegaknya keadilan.

Menanggapi aspirasi warga, pihak kelurahan menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti hasil musyawarah ini. Lurah setempat berjanji akan segera memanggil Ketua RW untuk klarifikasi. Jika dalam dua kali pemanggilan tidak ada respons, maka proses pemilihan pengganti akan segera dilakukan.

Baca juga: Gerakan Pemuda Puncak Akan Ujuk Rasa di Gedung Sate dan PTPN VIII Bandung

"Kami ingin perubahan ini berlangsung secara damai dan elegan. Namun, jika langkah kompromi tidak bisa ditempuh, jalur hukum akan menjadi pilihan terakhir, " tegas Sugeng.

Dengan berbagai langkah konkret yang telah diambil, warga berharap lingkungan mereka dapat dikelola dengan lebih transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Ini menjadi bukti bahwa keberanian dan kepedulian masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dapat membawa perubahan positif. (Hendi)

Baca juga: PJ Gubernur Jabar Ingatkan Puncak Musim Hujan Waspada Banjir Longsor, CMMI: Jangan Merusak Alam